INDIKATOR KINERJA KOMITE SEKOLAH

Oleh Tim Pengembangan  Komite Sekolah

Ditjen Dikdasmen Depdiknas

Konsultan : Dr. Dasim Budimansyah     

 

1. Pendahuluan

 

Pembentukan  Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, juga merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, di mana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota, serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

 

 Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan  Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota (untuk Dewan Pendidikan) dan di satuan pendidikan (untuk Komite Sekolah); (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

 

Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Di samping itu juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran lain Dewan Pendidikan berperan adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

 

Di lain pihak peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

 

Untuk menjalankan perannya itu,  Komite Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

 

Di samping itu, fungsi  komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan; kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.  Komite Sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

 

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan; tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan lain-lain); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah; tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren); dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain); dan perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati. Unsur birokrasi, misalnya dari unsur dinas pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan maksimal 4-5 orang.

 

Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyaknya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. Di lain pihak anggota Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota.

 

Sementara itu, anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain); dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain); perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

 

Pengurus  Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua Dewan Pendidikan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD dan ketua Komite Sekolah bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan  Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

 

Pembentukan  Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

 

Pembentukan  komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

 

Dengan konsep dan pelaksanaan MBS, Dewan Pendidikan, serta Komite Sekolah tentu diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga mutu pendidikan menjadi optimal.


 

III.    Komponen dan Indikator Kinerja  Komite Sekolah

 

Komponen dan indikator kinerja  Komite Sekolah terkait pada peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbaangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengawas (controlling agency), dan badan mediator (mediator agency). Berkaitan dengan peran  Komite Sekolah tercakup di dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi badan-badan tersebut dan fungsi manajemen pendidikan .

 

1.       Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

 

            Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, Dewan Pendidikan memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan. Fungsi tersebut itu dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di daerahnya. Hal ini penting, sebab di tengah era otonomi daerah sekarang ini, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu, sebagai badan atau lembaga yang non-strukural, Dewan Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat tersebut, yang kemudian setelah diolah dan dianalisis kenyataannya secara objektif, akan menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dalam merumuskan berbagai program pendidikan di daerahnya.

  

            Keputusan yang telah dihasilkan dalam program kerja tersebut, tentu membutuhkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar menjadi lebih transparan dan dapat menjadi umpan balik bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Dalam hal ini tentu Dewan Pendidikan memiliki fungsi yang teramat penting dalam ikut melakukan kegiatan sosialisasi tersebut.

 

            Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

 

Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, PBM, dan penilaian, Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah, termasuk dalam pengembangan dan strategi pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Sementara itu, Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

 

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain: SDM, Sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, Dewan Pendidikan berfungsi antara lain memberi pertimbangan kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah dalam upaya pengelolaan tenaga kependidikan (guru), baik yang menyangkut mengenai kualifikasi tenaga kependidikan (guru) yang diperlukan dan upaya dalam peningkatan mutu tenaga kependidikan (guru) itu sendiri. Fungsi lain dari Dewan Pendidikan dalam pengelolaan tenaga kependidikan (guru) adalah memberikan pertimbangan dalam hal rotasi dan mutasi di daerah. Di samping itu, Dewan Pendidikan juga berfungsi dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu dalam memberikan pertimbangan tentang persyaratan fasilitas sekolah melalui penetapan indikator teknis sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penetapan anggaran pendidikan, Dewan Pendidikan juga memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah.

 

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah.

 

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 1.

 

  

Tabel 1:  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan dalam

Perannya Sebagai Badan Pertimbangan

 

PERAN DEWAN

PEN-DIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

 

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 2.


 

Tabel 2: Indikator  Kinerja Komite Sekolah

dalam Perannya Sebagai Badan Pertimbangan

 

PERAN

 KOMITE SEKOLAH

FUNGSI

MANAJEMEN PENDIDIKAN

 

INDIKATOR KINERJA

Badan Pertim-bangan (Advisory Agency )

1.   Perencanaan sekolah

 

 

 

 

  

 

  1. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
  2. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS.
  3. Menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat)
  4. Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS.
  5. Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.

 

 

2.   Pelaksanaan Program

a.     Kurikulum

b.     PBM

c.     Penilaian

 

  1. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah.
  2. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru. 

 

3.   Pengelolaan Sumber daya Pendidikan

a.     SDM

b.     S/P

c.     Anggaran

 

  1. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan  dalam masyarakat.
  2. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.
  3. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah.
  4. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

 

2.      Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

           

Dalam perannya sebagai badan pendukung (supporting agency), Dewan Pendidikan berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah. Ini penting karena akan dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan dalam beberapa sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi, sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Melalui koordinasi dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah, yang kemudian dapat ditindak lanjuti bersama dengan Komite Sekolah melakukan memberdayakan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

 

            Dewan Pendidikan juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dapat diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.

 

            Sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, sarana dan prasarana juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

 

            Harus diakui, anggaran pendidikan yang pada pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah harus merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

 

             Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pendukung dapat diamati pada Tabel 3.


 

Tabel 3:  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan

dalam Perannya Sebagai Badan Pendukung

 

PERAN DEWAN PEN-DIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

 

INDIKATOR KINERJA

 

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pendukung dapat diamati pada Tabel 4.

 

Tabel 4: Indikator  Kinerja Komite Sekolah

dalam Perannya Sebagai Badan Pendukung

 

PERAN

 KOMITE SEKOLAH

FUNGSI

MANAJEMEN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

Badan Pendukung (Supportinng Agency)

1.   Pengelolaan Sumber Daya

 

 

  

 

 

2.   Pengelolaan Sarana dan Prasarana

 

 

 

 

 

  

3.   Pengelolaan Anggaran

 

 

 

 

a.     Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.

b.     Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.

c.     Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.

 

a.     Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

b.     Mobilisasi bantuan sarana dan parasarana  sekolah.

c.     Mengkoordinasi dukungan sarana dan parasarana  sekolah

d.     Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.

 

a.     Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.

b.     Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.

c.     Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.

d.     Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

 

 

 

 

3.      Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)

 

            Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah controlling. Peran  Komite Sekolah sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi E Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan  Komite Sekolah berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan. Beberapa fungsi yang dapat dilakukan  Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan.

 

            Komite Sekolah juga dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.

 

            Fungsi Dewan Pendidikan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pendidikan, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

 

            Komite Sekolah dalam hal ini juga dapat melakukan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan. Yang menjadi perbedaan adalah objek yang diamati. Komite Sekolah dalam hal inik mengontrol pelaksanaan program di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program tersebut.

 

            Penuntasan program wajib belajar 9 tahun akan menjadi komitmen bagi seluruh daerah. Karena itu, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tentu telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mencapai program tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak umur 6-15 tahun. Berbagai upaya pemerataan dan perluasan tersebut tentu bukan tanpa halangan, sebab persoalan seperti meningkatnya angka mengulang dan bertahan akan menjadi hal yang serius yang butuh penanganannya, yang akan berakibat pada keluaran pendidikan.

 

            Dewan Pendidikan sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di daerah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagai para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

 

            Program penuntasan wajib belajar 9 tahun juga tidak mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Dewan Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

 

            Fungsi kontrol Dewan Pendidikan ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan Komite Sekolah, karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

 

            Yang tak kalah pentingnya dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah bagaimana dampak (outcomes) pendidikan, yang tercermin dalam hubungannya dengan keberhasilan keluaran pendidikan antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan angka tenaga kerja, dan situasi dan kondisi yang sosial budaya yang kondusif. Dampak pendidikan biasanya muncul setelah keluaran pendidikan (output) terjadi beberapa lama. Dalam pengembangan kinerja ini perli diperhatikan sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan penilaian terhadap dampak pendidikan.

 

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 5.


 

Tabel 5:  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan

dalam Perannya Sebagai Badan Pengontrol

 

PERAN DEWAN PEN-DIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

 INDIKATOR KINERJA

Badan Pengontrol (Controlling Agency)

1. Mengontrol perencanaan pendidikan

 

 

a.   Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan

b.   Mengontrol kualitas kebijakan  di lingkungan dinas pendidikan

c.   Mengontrol proses perencanaan pendidikan  di lingkungan dinas pendidikan

d.   Mengontrol kualitas perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan

e.   Mengontrol kualitas program pendidikan

 

2.  Mengontrol pelaksanaan program

 

a.   Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan

b.   Mengontrol  penjadwalan program

c.   Mengontrol alokasi dana pelaksanaan  program

d.   Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program

e.   Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat terhadap program.

 

3.    Memantau out put (keluaran) pendidikan

 

 

a.   Memantau angka partisipasi pendidikan

b.   Memantau angka mengulang

c.   Memantau angka bertahan

d.   Memantau angka transisi

e.   Memantau hasil UAN.

 

4.  Memantau out comes (dampak) pendidikan

a.   Memantau pertumbuhan ekonomi daerah

b.   Memantau ketenagakerjaan di daerah

c.   Memantau kondisi sosial budaya daerah.

 

 

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 6.

 

Tabel 6: Indikator  Kinerja Komite Sekolah

dalam Perannya Sebagai Badan Pengontrol

 

PERAN

KOMITE SEKOLAH

FUNGSI

 MANAJEMEN

PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

Badan Pengontrol (Controlling Agency)

1.   Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah

 

 

 

 

 

 

 

2.   Memantau pelaksanaan program  sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Memantau out put pendidikan

 

a.  Mengontrol proses pengambilan keputusan  di sekolah.

b.  Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah.

c.  Mengontrol  proses perencanaan pendidikan di sekolah

d.  Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah

e.  Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

 

 

 

 

a.  Memantau organisasi sekolah

b.  Memantau penjadwalan program sekolah

c.  Memantaua alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah.

d.  Memantau sumber daya pelaksana  program sekolah.

e.  Memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

 

 

 

 

a.  Memantau hasil ujian akhir.

b.  Memanatau angka partisipasi sekolah

c.  Memantau angka mengulang sekolah

d.  Memantau angka bertahan di sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Komite Sekolah sebagai Mediator (Mediator Agency)

 

            Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan, koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan. Sebagai badan mediator, Dewan Pendidikan berfungsi dalam menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat, Dinas Pendidikan dengan DPRD Komisi E, serta Dinas Pendidikan dengan sekolah. Sebab selama ini kendala yang banyak dialami Dinas Pendidikan adalah minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Sementara yang lain, masalah yang dihadapi beberapa Dinas Pendidikan adalah kurang harmonisnya hubungan mereka dengan DPRD Komisi E. Karena itu, kehadiran Dewan Pendidikan menjadi sangat tepat terutama dalam fungsinya sebagai mediator.

 

            Pada level sekolah, Komite Sekolah juga dapat berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya sering kali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua tersebut.

 

            Peran sebagai mediator yang dilakukan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Peran ini adalah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi Dewan Pendidikan, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi umpan balik bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah.

 

            Peran ini juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan program sekolah, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

 

            Sumber-sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat begitu besar, namun pemanfaatannya kurang optimal. Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator dalam kaitannya dengan hal ini adalah memberdayakan kesediaan bantuan masyarakat untuk pendidikan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan.

 

            Bagi Komite Sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

 

            Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai mediator dapat diamati pada Tabel 7.

 

Tabel 7:  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan

dalam Perannya Sebagai Badan Penghubung (Mediator)

 

PERAN DEWAN

PENDIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

 

INDIKATOR KINERJA

 

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badaan penghubung (mediator) dapat diamati pada Tabel 8.

   

Tabel 8:  Indikator  Kinerja Komite Sekolah

dalam Perannya Sebagai Badan Penghubung (Mediator)

 

PERAN

KOMITE SEKOLAH

FUNGSI

MANAJEMEN

PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

Badan Penghubung (Mediator Agency)

1. Perencanaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Pengelolaan Sumber Daya pendidikan

 

a.    Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah, dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan.

b.    Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan.

c.    Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah

 

a.    Mensosialisasikan kebijakan dan program  sekolah kepada masyarakat

b.    Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah

c.    Menampung pengaduan dan keluhan  terhadap kebijakan dan program sekolah

d.    Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap  sekolah

 

a.    Mengindentifikasi kondisi sumber daya di sekolah

b.    Mengidentifikasi suber-sumber daya masyarakat

c.    Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah

d.    Mengkoordinasikan bantuan masyarakat

 


 

IV.  Dampak terhadap Kinerja Sistem Pendidikan Nasional

 

Jika  Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya itu dengan baik, maka diasumsikan bahwa  Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kiprah  Komite Sekolah juga perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Berbagai indikator yang dapat dimonitor secara berkelanjutan sebagai bagian dari kinerja  Komite Sekolah dikelompokkan ke dalam tiga prioritas kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut.

 

1.         Mutu dan Relevansi Pendidikan

 

Dalam kaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor sebagai kinerja  Komite Sekolah. Mutu dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal. Yang paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan sebenarnya adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir Nasional, namun kegiatan monitoring yang dilakukan ini tidak secara langsung mengukur output pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara akademis. Yang dimaksud dengan relevansi adalah, seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya, penghasilan lulusan, keterampilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan sebagainya.

 

Namun, sistem ini mungkin lebih tepat untuk memantau sejauh mana  Komite Sekolah dapat memberikan pengaruh atau dorongan terhadap situasi belajar yang kondusif bagi peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau oleh sistem ini antara lain adalah sebagai berikut.

(1)  Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian

(2)  Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpusatakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar.

(3)  Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.

(4)  Persentase siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah.

 

2.         Indikator Pemerataan dan Perluasan

 

Pemerataan dan perluasan pendidikan sebaiknya bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar tetapi juga menyangkut persebaran sarana-prasarana pendidikan antarsekolah dan antardaerah. Hal ini akan menyangkut prinsip keadilan di dalam pendidikan di mana setiap anak-anak di manapun dapat memperoleh akses terhadap sarana pendidikan yang sama. Pemerataan dan perluasan pendidikan juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan bagi semua anak usia sekolah dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Partisipasi pendidikan itu merupakan indikator pendidikan yang digunakan oleh semua negara, sehingga dapat dibandingkan antardaerah dan bahkan antar negara.

 

Beberapa indikator pemerataan dan perluasan pendidikan yang dapat dipantau  Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

(1)  Peningkatan angka partisipasi kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.

(2)  Angka partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.

(3)  Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terrepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.

(4)  Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa seperti: jenis kelamin, daerah, status sosial-ekonomi, dan sejenisnya.

(5)  Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.

 

3.         Indikator Manajemen Pendidikan

 

Sampai saat ini masalah yang paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus dan dalam waktu yang teratur. Mengingat  Komite Sekolah berkaitan secara langsung dengan manajemen pendidikan baik pada satuan pendidikan maupun pada daerah-daerah otonom, maka ukuran-ukuran efisiensi dan efektivitas pendidikan perlu dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja badan-badan tersebut.

 

Beberapa indikator manajemen pendidikan yang dapat dipantau secara terus-menerus adalah sebagai berikut.

1)   Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha.

2)   Kemampuan pengadaan sarana-prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat.

3)   Kemampuan pengadaan sumberdaya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat.

4)   Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat “turn-over”.

(5)  Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan tertentu

(6)  Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan

(7)  Peningkatan angka melanjutkan sekolah (transition rate) dari suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

 

 

Oleh Tim Pengembangan  Komite Sekolah

Ditjen Dikdasmen Depdiknas

Konsultan : Dr. Dasim Budimansyah     

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under Komite Sekolah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s